-
русский
- За всё время
- Безопасный поиск: Отключить
TAHAPAN SETELAH TENDER/SELEKSI SELESAI DARI POKJA PEMILIHAN PBJ
www.sukrialmarosy.com/2021/08/tahapan-setelah-tenderseleksi-selesai.html Private View
TAHAPAN SETELAH TENDER/SELEKSI SELESAI. A. PEMILIHAN SELESAI. Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggahan banding).
PrivateView позволяет просматривать веб-сайт, не посещая его напрямую. Ваша информация никогда не передается на сайт при использовании PrivateView.
TAHAPAN SETELAH TENDER/SELEKSI SELESAI. A. PEMILIHAN SELESAI. Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggahan banding).
Dasar Penagihan Pajak dan Ketentuan Baru dalam PP 50/2022 - Klikpajak
klikpajak.id/blog/tindakan-dan-ketentuan-penagihan-pajak Private View
Surat ini diterbitkan apabila dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak, dalam hal penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Tujuan diterbitkannya surat teguran adalah untuk memberi peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa.
Surat ini diterbitkan apabila dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak, dalam hal penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Tujuan diterbitkannya surat teguran adalah untuk memberi peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa.
Bila dan Apabila ~ Tatabahasa Melayu untuk Semua - Blogger
tatabahasamelayumudah.blogspot.com/2015/09/bila-dan-apabila.html Private View
Bila dan Apabila. - Kata apabila adalah kata hubung. - Bererti pada ketika, semasa, sewaktu, bilamana, apakala. - Kata bila-bila digunakan untuk menerangkan sebarang masa ataupun waktu. Kesalahan berlaku apabila kata bila digunakan sebagai kata hubung. Bila waktu subuh langit bertukar warna kuning keemasan. (TIDAK TEPAT)
tatabahasamelayumudah.blogspot.com/2015/09/bila-dan-apabila.html Private ViewBila dan Apabila. - Kata apabila adalah kata hubung. - Bererti pada ketika, semasa, sewaktu, bilamana, apakala. - Kata bila-bila digunakan untuk menerangkan sebarang masa ataupun waktu. Kesalahan berlaku apabila kata bila digunakan sebagai kata hubung. Bila waktu subuh langit bertukar warna kuning keemasan. (TIDAK TEPAT)
Aturan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata - Hukumonline
www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-permohonan-peninjauan-kembali-perkara... Private View
apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
PEMUTUSAN KONTRAK BERDASAR PER LKPP 9 2019 DAN PERMEN PUPR 7 2019
www.mudjisantosa.net/2019/10/pemutusan-kontrak-berdasar-per-lkpp-9.html Private View
setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau ... (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau ... (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
Kapan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap? - Hukumonline
www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-putusan-pengadilan-berkekuatan-hukum-tetap... Private View
Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
Tender Gagal dalam Proses Pemilihan Penyedia Konstruksi
www.kebijakanpublikpengadaanbarangjasapemerintah.com/2022/01/tender-gagal... Private View
Apabila setelah dilakukan tender ulang namun ternyata masih Gagal maka Tindak Lanjut Tender Ulang Gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria: 1) kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 2) tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender.
Apabila setelah dilakukan tender ulang namun ternyata masih Gagal maka Tindak Lanjut Tender Ulang Gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria: 1) kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 2) tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender.
Restitusi Pajak: Pengertian, Tujuan dan Syarat Percepatan ... - OnlinePajak
www.online-pajak.com/tentang-pajak/restitusi-pajak Private View
(2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
(2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
Mengenai Eksekusi Putusan Perdata oleh Pihak yang Kalah - Hukumonline
www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-jangka-waktu-putusan-perdata-bisa... Private View
M. Yahya Harahap dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (hal.11) menulis, pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara ...
M. Yahya Harahap dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (hal.11) menulis, pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara ...
SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) - Klikpajak
klikpajak.id/blog/skpkbt-surat-ketetapan-pajak-kurang-bayar-tambahan Private View
1. Apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan, maka SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.
1. Apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan, maka SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.
Следваща >
Daluwarsa Pajak : Pemeriksaan, Penetapan, Penagihan ( SKPKB ) - Klikpajak
klikpajak.id/blog/ketahui-ketentuan-daluwarsa-skpkb Private View
Ketentuan Tata Cara Penetapan Pajak dan Daluwarsa Penagihan Pajak ( STP ) Setelah dilakukan pemeriksaan dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di atas, apabila hasilnya kurang bayar, maka DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). SKPKB adalah surat ketatapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit ...
Ketentuan Tata Cara Penetapan Pajak dan Daluwarsa Penagihan Pajak ( STP ) Setelah dilakukan pemeriksaan dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di atas, apabila hasilnya kurang bayar, maka DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). SKPKB adalah surat ketatapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit ...
Ini Jadwal Waktu Penagihan Pajak Yang Wajib Diketahui
aguspajak.com/2018/02/20/ini-jadwal-waktu-penagihan-pajak-yang-wajib-diketahui Private View
Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara. Semua rangkaian diatas dimulai dengan Surat Teguran. Juru sita tentu akan melakukan penagihan aktif sesuai ...
Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara. Semua rangkaian diatas dimulai dengan Surat Teguran. Juru sita tentu akan melakukan penagihan aktif sesuai ...
Berikut Surat Ketetapan Pajak yang Dapat Diterbitkan Setelah ... - Ortax
ortax.org/berikut-surat-ketetapan-pajak-yang-dapat-diterbitkan-setelah... Private View
Mengacu dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang KUP, SKPKB diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa: Terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang diberikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat ...
Mengacu dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang KUP, SKPKB diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa: Terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang diberikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat ...
Ketentuan Uang Kompensasi PKWT Sesuai UU Cipta Kerja Terbaru
www.gadjian.com/blog/2021/12/31/ketentuan-uang-kompensasi-pkwt-uu-cipta-kerja Private View
Sehingga, untuk uang kompensasi yang akan dibayarkan kepada karyawan tersebut pada tanggal 30 April 2022 : 18/12 x Rp10.000.000 = Rp 15.000.000. Di akhir kontrak, perusahaan memperpanjang PKWT selama 2 tahun, maka pembayaran uang kompensasi selanjutnya pada 30 April 2024 sebesar: 24/12 x Rp 10.000.000 = Rp 20.000.000.
Sehingga, untuk uang kompensasi yang akan dibayarkan kepada karyawan tersebut pada tanggal 30 April 2022 : 18/12 x Rp10.000.000 = Rp 15.000.000. Di akhir kontrak, perusahaan memperpanjang PKWT selama 2 tahun, maka pembayaran uang kompensasi selanjutnya pada 30 April 2024 sebesar: 24/12 x Rp 10.000.000 = Rp 20.000.000.
SKPKB: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Mengatasinya
www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/skpkb Private View
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang pajak dibayar. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang pajak dibayar. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
www.pajak.com/pajak/prosedur-penerbitan-surat-ketetapan-pajak- Private View
Apabila setelah menerima SKPLB, Wajib Pajak menghendaki adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tertulis. Wajib Pajak dapat mengirimkan surat permohonan itu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar secara langsung atau melalui pos.
Apabila setelah menerima SKPLB, Wajib Pajak menghendaki adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tertulis. Wajib Pajak dapat mengirimkan surat permohonan itu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar secara langsung atau melalui pos.
Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek yang Telah Inkracht - Hukumonline
www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-putusan-verstek-lt635f901a555f9 Private View
apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
Begini Proses Penagihan Pajak dalam “Core Tax” - PAJAK.COM
www.pajak.com/pajak/begini-proses-penagihan-pajak-dalam-core-tax Private View
KPP mengeluarkan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran oleh juru sita secara langsung—apabila penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya; Pejabat lelang KPP akan melakukan pengumuman lelang apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal penyitaan, penanggung pajak belum juga melunasi utang pajak dan ...
KPP mengeluarkan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran oleh juru sita secara langsung—apabila penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya; Pejabat lelang KPP akan melakukan pengumuman lelang apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal penyitaan, penanggung pajak belum juga melunasi utang pajak dan ...
Mengenal Penangihan Pajak dengan Surat Paksa - PAJAK.COM
www.pajak.com/pajak/mengenal-penangihan-pajak-dengan-surat-paksa Private View
Penangihan pajak dengan surat paksa akan dilakukan apabila setelah 21 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat paksa akan diterbitkan pejabat dan disampaikan langsung ke penanggung pajak. Dalam hal wajib pajak megajukan keberatan atas surat ketetapan pajak dan keberatan ditolak, maka wajib pajak dapat mengajukan banding.
Penangihan pajak dengan surat paksa akan dilakukan apabila setelah 21 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat paksa akan diterbitkan pejabat dan disampaikan langsung ke penanggung pajak. Dalam hal wajib pajak megajukan keberatan atas surat ketetapan pajak dan keberatan ditolak, maka wajib pajak dapat mengajukan banding.
Pengajuan SPM-GUP Tunai dan KKP - DJPb
djpb.kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta/id/data-publikasi/309-artikel/2976... Private View
Terkait pertanggungjawaban UP maka akan ada 2 (dua) jenis dokumen SPM GUP, yaitu : Untuk UP Tunai maka diterbitkan SPM GUP Tunai : SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP Tunai yang diterima. Untuk UP KKP maka diterbitkan SPM GUP KKP : Pertanggungjawaban atas UP KKP tidak menunggu batas minimum ...
Terkait pertanggungjawaban UP maka akan ada 2 (dua) jenis dokumen SPM GUP, yaitu : Untuk UP Tunai maka diterbitkan SPM GUP Tunai : SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP Tunai yang diterima. Untuk UP KKP maka diterbitkan SPM GUP KKP : Pertanggungjawaban atas UP KKP tidak menunggu batas minimum ...